Sudahlah, It’s Over Soeharto!

"Saya tak bermaksud mencerca orang yang sudah mati, tapi saya tidak bisa memaafkan Soeharto”

(Ratna Sari Dewi, isteri mantan Presiden Soekarno)

Komentar genit Priyo, ketua fraksi Golkar yang dimuat hari ini di media massa sangat menyengat bagi yang membacanya. Ia mengusulkan agar almarhum Soeharto yang baru saja wafat itu menjadi pahlawan nasional. Sikap ketua fraksi ini tentu mengundang kecurigaan. Apalagi Priyo tidak menjelaskan sikapnya sebagai pernyataan pribadi, ataukah sikap resmi partai Golkar.

Suara senada datang dari kader Golkar lainnya, Andi Matalatta, Menteri Kehakiman kabinet SBY. Dalam wawancara di Metro semalam, ia kelihatan begitu ngotot, dan sama sekali tak mempermasalahkan pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto. Setali tiga uang, pernyataan Andi ini pun cukup membingungkan, apakah itu sikap pribadinya, ataukah sikap resmi pemerintahan SBY.

Sebagai rakyat Indonesia, saya amat menyesalkan sikap Andi Matalatta. Ia seolah mengabaikan perasaan korban pelanggaran HAM pada masa-masa era Soeharto seperti Malari, Petrus, Kedungombo, Talangsari, Udin Bernas, Marsinah, Korban hilang dll. Deretan pelanggaran HAM tersebut tidak masuk hitungan menteri yang baru saja menjabat menggantikan Hamid Awaludin yang dipecat beberapa waktu lalu.

Apalagi alasan yang dikemukakan Andi sangat normatif-saya pribadi merasa Andi seolah berbicara dengan publik yang bodoh, yang tidak bisa mengkritisi pandangannya. Menurutnya, Soeharto tidak bisa dipersalahkan karena seluruh kebijakannya dan telah dipertanggungjawabkan di hadapan MPR. MPR selama masa kepemimpinan saat itu tidak memberikan catatan ataupun ketidaksetujuan atas pertanggungjawaban.

Sementara itu jubir istana, Andi Malaranggeng saat wartawan mencegatnya tidak mau berkomentar banyak. Ia membiarkan wacana itu berkembang di masyarakat, sementara pemerintah tidak ingin campur tangan dalam persoalan tersebut lebih jauh.

Muhammad Nuh, Menkominfo, menteri yang baru saja diangkat berbarengan dengan Andi menyatakan bahwa persoalan menentukan seseorang dianggap pahlawan bukanlah persoalan yang sederhana dan dalam waktu singkat bisa ditentukan. Diperlukan waktu yang cukup memadai untuk mengklarifikasi dengan melibatkan banyak pihak. Jawaban yang sama juga disampaikan Anhar Gonggong, sejarawan ternama, saat panel diskusi di TV dengan Andi Matalatta, dan Ifdhal Kasim, ketua Komnan HAM.

Di ruang blog ini, saya ingin mengkritisi pendapat bung Andi Matalata yang menurut saya amat berbahaya untuk diterima begitu saja. Hemat saya, pendapat itu amat naif disampaikan oleh orang sekelasnya, dan patut dicurigai memiliki muatan kepentingan politis. Bagaimanapun Soeharto adalah Begawan-nya partai Golkar. Ia adalah orang yang paling berjasa lewat kebijakan politiknya yang meminimalisir partai politik dan menjadikan partai Golkar besar dan kuat. Menyelamatkan nama baik Soeharto, sama saja menyelamatkan nama baik Golkar.

Andi seperti menutup mata dengan realitas anggota MPR saat itu yang sangat tidak representatif. Bayangkan saja ratusan suara anggota MPR terdahulu keanggotaannya diangkat langsung oleh Soeharto. Sehingga MPR saat itu bak tempat arisan keluarga: ayah, ibu, kerabat semuanya menjadi anggota. Bisa dibayangkan siapa sesungguhnya yang sejati menjadi penguasa. Apakah bisa kita sebut MPR dengan susunan keanggotaan seperti itu merepresentasikan rakyat Indonesia?

Benar bahwa pertanggungjawaban Soeharto telah diterima oleh MPR menjadi celah baginya menghindar dari pertanggungjawaban. Tapi di sisi lain, realitas politik ini pun bisa menjadi celah yang sangat lebar untuk mempertanyakan keabsahan produk kebijakan tersebut. Apakah secara hukum produk kebijakan yang diputuskan oleh anggota yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bisa dikategorikan legal atau sebaliknya? Ini menjadi tantangan bagi para ahli hukum untuk menentukannya.

Bahwa fakta telah terjadi pelanggaran HAM pada masa Soeharto. Dari sisi keadilan dan hukum, bagaimana dengan konpensasi terhadap korban, rehabilitasi nama, perlakuan yang adil dihadapan hukum terhadap pelaku yang notabene jika bisa dibuktikan melibatkan Soeharto. Pertannyaannya sederhana saja, adakah kebijakan politik yang represif saat itu yang bekerja tanpa ada campur tangan orang kuat seperti Soeharto?

Bukan rahasia umum lagi, publikasi dan pemihakan media massa yang tak berimbang saat kematian Soeharto lalu, tidak dipungkiri menjadi salah satu sentimen positif menggelindingnya isyu pahlawan ini. Orba reborn?

Veven Sp Wardhana, pengamat pers menilai media massa. baik elektronik maupun cetak, telah berlebihan memberitakan kematian bekas presiden Soeharto. "Tak proporsional dan tidak obyektif. Pemberitaaan lebih banyak memuja-muja dan relatif seragam. TV lebih banyak menutup kesalahan, dan dosa-doa Soeharto", rincinya (Koran Tempo 28/01/08).

Sementara itu Efendi Ghazali, pakar komunikasi UI, dan penasehat Republik Mimpi, sebuah acara talk show di stasion TV swasta, menyebut publikasi dan pemihakan yang tidak proporsional ini sebagai indikasi yang amat kuat, kebangkitan orde baru. Ia amat menyesalkan momen tersebut tidak dipakai untuk sesuatu yang lebih berharga dan terasa bagi rakyat banyak. "Padahal kematiannya bisa dimanfaatkan untuk penegakan hukum seperti yang terjadi di Cile ketika diktator Augusto Pinochet mati", ujarnya prihatin.

Ekses yang nyata dan hendak dihembuskan Orba babak baru ini adalah betapa masa dibawah Soeharto rakyat Indonesia jauh lebih baik dari pada masa-masa selanjutnya? Bagaimana kita memverifikasi pernyataan ini?

Bagi orang yang memiliki otak primitif, hedonis, ada benarnya zaman Soeharto jauh lebih baik dari pada zaman kini? Tapi buat orang-orang yang peduli dengan perkembangan jiwa kemanusiaan, masa-Soeharto adalah merupakan masa-masa gelap. Rakyat hanya diberikan makan secukupnya, sementara ia bersama teman-temannya (kelompok Jimbaran, yang sebagian besar anggotanya adalah para koruptor yang kabur ke luar negeri) berpesta menguras harta rakyat dan membawanya lari.

Kalau kini tiap tahun APBN harus menyediakan pos bayar hutang yang amat besar sekitar 100 trilyun lebih berikut bunganya sebagai tanggungan rakyat. Padahal hutang-hutang itu adalah warisan dari rezim Soeharto dan kroninya.

Pertanyaan selanjutnya, dimana lebih baiknya zaman Soeharto dengan sekarang? Kalau dulu kita seperti "seolah-olah" lebih baik, itu sebenarnya fatamorgana, dan ilusi. Seperti sebuah balon gas, lama kelamaan meletus, dan tidak berisi apa-apa. Itulah buah tangan rezim Soeharto. Kelaparan dan kepapaan yang kini kita alami adalah tak lepas dari produk dan kebijakan mereka.

Buat saya, sudahlah kita tutup saja era Soeharto. Bagi mereka yang masih memuja berikan jawaban yang memadai kepada kita? Sangat telanjang siapa yang paling menikmati saat Soeharto berkuasa? Apakah rakyat atau keluarganya: Tutut, Bambang, Tommy dll?

Ilustrasi: When the Music It's Over by Sarmax

Posted in: Refleksi Hidup